Kalau mendengar tentang penyandang disabilitas bekerja di Jepang, banyak orang mungkin langsung berpikir bahwa negara tersebut sudah memiliki sistem yang baik. Anggapan itu memang tidak sepenuhnya salah!
Pemerintah Jepang Berusaha Mendorong Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Jepang terus mendorong perusahaan untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja penyandang disabilitas, bahkan jumlah pekerjanya terus mencetak rekor baru setiap tahun.
Namun pemerintah Jepang ternyata melihat masih ada persoalan lain yang belum selesai. Bukan lagi soal berapa banyak penyandang disabilitas yang bekerja, melainkan apakah mereka benar-benar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
Karena itulah sejak Oktober 2025, Jepang mulai menjalankan layanan baru bernama Employment Choice Support. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari program ini? Apakah akan jadi peraturan tenaga kerja baru di Jepang?
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Bekerja Terus Meningkat
Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang terus memperkuat hak kerja di Jepang bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui sistem kuota yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas dalam jumlah tertentu. Target kuota ini bahkan terus dinaikkan secara bertahap.
Hasilnya cukup terlihat. Pada 2025, jumlah penyandang disabilitas bekerja di Jepang di perusahaan swasta kembali mencatat rekor tertinggi. Namun, pemerintah menilai pencapaian itu belum menjadi akhir dari pekerjaan mereka. Sebab, memiliki pekerjaan saja belum tentu berarti seseorang sudah berada di tempat yang paling sesuai dengan kemampuannya.
Masih Banyak yang Langsung Masuk Fasilitas Kesejahteraan
Setelah lulus sekolah, penyandang disabilitas di Jepang memiliki beberapa pilihan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ada yang langsung bekerja di perusahaan umum, tetapi ada juga yang masuk ke fasilitas kesejahteraan yang menyediakan pelatihan sekaligus kesempatan bekerja.
Selama ini muncul kritik bahwa sebagian peserta terlalu cepat diarahkan ke fasilitas tersebut tanpa proses penilaian yang mendalam. Akibatnya, ada orang yang sebenarnya mampu bekerja di perusahaan umum, tetapi justru ditempatkan pada jalur lain yang kurang sesuai. Kondisi inilah yang ingin diperbaiki pemerintah agar kesempatan kerja penyandang disabilitas benar-benar diberikan berdasarkan kemampuan masing-masing individu.
Memahami Perbedaan Fasilitas Type A dan Type B untuk Penyandang Disabilitas
Untuk memahami masalah ini, kita juga perlu mengenal dua jenis fasilitas kerja bagi penyandang disabilitas di Jepang.
Fasilitas Type A menggunakan sistem kontrak kerja sehingga pekerjanya menerima upah sesuai aturan ketenagakerjaan. Sementara Type B lebih berfungsi sebagai tempat pelatihan dan rehabilitasi kerja. Pesertanya tetap menerima imbalan, tetapi besarannya tidak mengikuti ketentuan upah minimum nasional.
Bisa dibilang, kesempatan kerja di fasilitas Type A mirip dengan pekerja pada umumnya. Biasanya ini ditargetkan untuk penyandang disabilitas yang bisa bekerja normal pada bidang tertentu.
Contoh saja penyandang disabilitas tidak bisa berjalan, tapi dirinya masih bisa bekerja normal sebagai editor desain grafis. Orang tersebut bisa kerja kontrak full di bidang tersebut karena perannya tidak berbeda dengan pelaku kerja yang normal.
Namun, untuk fasilitas Type B, pekerjaini lebih mirip freelance dan part time. Pekerjaan yang ditawarkan belum tentu menawarkan kontrak tetapi tetap menghasilkan. Contoh pekerjaan ini adalah bekerja freelance jadi pengendali robot pelayan di restoran.
Kedua sistem fasilitas kerja tersebut memiliki peran yang sama pentingnya. Namun pemerintah ingin memastikan setiap orang masuk ke jalur yang benar, bukan sekadar karena masih tersedia tempat kosong. Soalnya sekarang, lebih banyak penyandang disabilitas yang langsung diarahkan ke fasilitas Type B daripada diberi kesempatan mengambil Type A. Ketidak seimbangan inilah yang jadi masalah!
Program Baru Membantu Menentukan Jalur Kerja yang Tepat
Akibat distribusi yang kurang tepat akhirnya muncul layanan Employment Choice Support. Melalui program yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 ini, peserta akan mengikuti asesmen untuk melihat kemampuan bekerja, karakter pribadi, jenis pekerjaan yang cocok, hingga lingkungan kerja yang paling sesuai.
Hasil penilaian tersebut kemudian dibahas bersama peserta, keluarga, pendamping, dan lembaga terkait sebelum memutuskan jalur kerja yang akan dipilih.
Harapannya sederhana. Pemerintah ingin semakin banyak penyandang disabilitas bekerja di Jepang sesuai kemampuan mereka, sehingga peluang berkembang di dunia kerja juga menjadi lebih besar.
Muncul Kekhawatiran Soal Objektivitas Penilaian
Meski mendapat banyak dukungan, kebijakan baru ini juga memunculkan kekhawatiran. Beberapa ahli menilai potensi konflik kepentingan bisa muncul karena lembaga yang mengelola fasilitas Type A maupun Type B juga diperbolehkan menjadi penyelenggara asesmen.
Artinya, ada kekhawatiran peserta lebih sering diarahkan ke fasilitas milik penyelenggara sendiri dibanding diberikan rekomendasi yang benar-benar paling sesuai. Karena itu, pemerintah Jepang meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih ketat agar proses asesmen tetap objektif dan mengutamakan kepentingan peserta.
Jepang Masih Terus Membangun Dunia Kerja yang Lebih Inklusif
Program baru ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya ingin meningkatkan angka pekerja disabilitas, tetapi juga memperkuat hak kerja di Jepang agar setiap orang memiliki kesempatan berkembang sesuai potensinya.
Tantangan memang masih ada. Masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi kuota pekerja disabilitas, sementara pilihan pekerjaan di beberapa sektor juga belum terlalu beragam.
Namun melalui Employment Choice Support, pemerintah berharap kesempatan kerja penyandang disabilitas semakin terbuka dan proses penempatan kerja menjadi lebih tepat sasaran. Jika bisa membantu para penyandang disabilitas, pemenuhan pasar kerja di Jepang pasti lebih kondusif aturannya!
